MANADO, SULAWESION.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw (OD-SK) terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Meski telah meraih pelayanan prima dan bahkan peringkat pertama nasional atas kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman RI, namun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap berlomba memantapkan pelayanan.
Standar pelayanan pun dihadirkan. Mulai dari persyaratan, mekanisme sistem dan prosedur, biaya terkait perizinan pelayanan dan non perizinan, pengelolaan pengaduan serta konsultasi harus ditampilkan di masing-masing OPD lingkup Pemprov Sulut.
Juga terpampang di website, belum lagi profesionalisme SDM, Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Inovasi.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Steve Kepel ST MSi kepada awak media mengatakan saat ini lingkup OPD Pemprov Sulut sementara dilakukan pembinaan dan evaluasi tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan.
“Pemantauan dan evaluasi ini bukan dilakukan Pemprov internal, tapi ada tim dari Ombudsman yang didampingi biro organisasi,” kata Kepel di Kamis (25/5/2023).
Terkait standar pelayanan, ujar Kepel, merupakan roh pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kalau tidak ada standar pelayanan, organisasi perangkat daerah berdampak pada maladministrasi, sementara kalau sudah ada standar pelayanan akan meminimalisir terjadi kesalahan dalam pelayanan publik,” ujarnya.
Kepel menambahkan dalam evaluasi ini dilakukan ke semua OPD Pemprov Sulut, mulai dari dinas, badan hingga biro.
“Dari evaluasi ini akan ada peringkatan, hasilnya dari yang peringkat pertama, kedua, ketiga sampai yang paling buncit. Ini dinilai Ombudsman,” tukasnya.
Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan Ombudsman sejak tanggal 11-25 Mei 2023, tiap hari mereka turun ke masing-masing OPD lingkup Pemprov Sulut.
(***/Noufryadi Sururama)
