BOLTIM, SULAWESION.COM – Konflik agraria antara warga desa Tutuyan Bersatu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dan pengelola lahan HGU PT Ranomut, masih terus berlanjut.
Forum Masyarakat Tutuyan Bersatu yang mengawal aspirasi, mulai membongkar borok perusahan.
Diantaranya pungutan kepada
petani yang mengelola lahan pertanian di areal yang diklaim milik perusahan.
“Petani yang Bertani di lahan HGU dimintai uang setelah hasil panen,” ungkap tokoh-tokoh gerakan Forum Masyarakat Tutuyan Bersatu, Riski Mohune, Awaludin Umbola dan Musiran Modeong.
Praktik ini menurut mereka telah lama berlangsung. Petani terpaksa harus menuruti pungutan tersebut agar tidak kehilangan pekerjaan mengelola lahan pertanian. Sebuah kondisi mirip di masa penjajahan sebelum kemerdekaan.
Selain itu, tokoh-tokoh ini juga menyinggung dugaan pelanggaran PT Ranomut yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Termasuk pemanfaatan lahan untuk pemukiman Smart City, Galian C di Gunung Lonceng, serta jual beli lahan HGU oleh oknum-okunum di PT Ranomut.
Terkait lahan yang diklaim milik PT Ranomut yang diduduki masyarakat Tutuyan Bersatu, forum masyarakat ini menuntut pemerintah untuk membebaskannya.
“Dalam konteks ini, tuntutan pembebasan lahan HGU yang diduduki rakyat bukan sekedar soal perebutan lahan, tetapi soal rekognisi atas hak-hak rakyat yang selama ini tidak diakui secara formal oleh negara,” tambah mereka.
Diberitakan sebelumnya, konflik lahan antara masyarakat Tutuyan Bersatu dan PT Ranomut telah lama berlangsung. Kondisi ini telah dilaporkan ke Pemkab Boltim untuk diselesaikan. Bahkan, pada Selasa 6 Mei 2025, DPRD telah mengelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Ranomut, Pemkab Boltim, ATR/BPN dan pihak-pihak terkait, namun belum menemukan solusi.
RDP akan berlanjut pada pekan depan dengan menghadirkan Kepala ATR/BPN Boltim dan pimpinan PT Ranomut.
Terkait pemberitaan ini, pihak PT Ranomut belum berhasil dikonfirmasi. Pos Jaga PT Ranomut di Desa Tutuyan Dua, kosong ketika disambangi wartawan.
